Search

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Browse articles
Newsletter image

Subscribe to the Newsletter

Join 10k+ people to get notified about new posts, news and tips.

Do not worry we don't spam!

GDPR Compliance

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policy, and Terms of Service.

Menimbang Kenyamanan dan Biaya Haji 2025, Perlukah Reformasi Sistem?


Jakarta, 27 April 2025 – Musim haji tahun ini kembali menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Mulai dari calon jemaah hingga pengamat keagamaan, ramai memperbincangkan persoalan biaya dan pelayanan haji. Berdasarkan data Kementerian Agama, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 naik sekitar 7% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini memicu reaksi keras, terutama dari calon jemaah yang telah menabung bertahun-tahun untuk mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima.

Kenaikan biaya haji ini semakin memberatkan umat Muslim Indonesia yang bercita-cita untuk beribadah ke Tanah Suci. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang menjadi impian banyak umat Muslim Indonesia. Dengan biaya yang terus meningkat, sebagian masyarakat menilai ibadah ini menjadi semakin sulit dijangkau, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Kementerian Agama mengumumkan kenaikan BPIH ini secara resmi sejak awal Februari 2025, memicu gelombang protes di berbagai kalangan.

Keluhan paling banyak disuarakan di forum-forum komunitas haji online dan media sosial. Banyak jemaah merasa keberatan, terutama karena fasilitas di Arab Saudi dinilai tidak mengalami perubahan yang signifikan. Mereka menyayangkan bahwa biaya tinggi tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan, seperti akomodasi, transportasi, dan katering selama haji.

Ketidakpuasan ini mendorong berbagai pihak untuk mengusulkan reformasi dalam sistem pengelolaan dana haji. "Penting untuk memperketat pengawasan anggaran dan meningkatkan transparansi penggunaan dana haji," ujar seorang pengamat keagamaan yang enggan disebutkan namanya. "Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membangun fasilitas haji permanen yang dikelola Indonesia di Arab Saudi. Ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menekan biaya haji."

Pemerintah diharapkan dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan haji. Dengan transparansi dan efisiensi, diharapkan biaya haji dapat ditekan dan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan, sehingga ibadah haji dapat dijangkau oleh lebih banyak umat Muslim Indonesia.

Related to this topic: